DPR RI: Warga DKI Butuhkan Seorang Pemimpin Yang Paham Agama

JAKARTA—Ahmad Zainuddin, anggota DPR RI, ajak warga di dapilnya—Jakarta Timur—berpartisipasi dalam pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2017 dan memilih pemimpin yang paham agama, juga tegas, santun serta merakyat.

Ahmad menyarankan agar warga memilih pemimpin yang memahami agama dan juga santun.

“Dalam Islam, salah satu fungsi utama pemimpin adalah melindungi agama. Jika pemimpinnya saja tidak paham agama, bagaimana akan melindungi,” kata Ahmad, lansir Republika, Sabtu, (17/9/2016).

Saat ini kepemimpinan di DKI memberika teladan yang buruk bagi masyarakat. Hal itu, lanjut Ahmad, didasarkan atas penilaian terhadap ketidakpuasan kinerja yang muncul karena minimnya anggaran yang terserap serta mendegnya sejumlah program prioritas, semisal penuntasan kemacetan, banjir, dan pembangunan infrastruktur.

Selain itu Pemprov DKI Jakarta acapkali terlibat konflik dengan warga. Misalnya saja perihal terkuaknya kasus reklamasi. Menurut Ahmad, kasus itu membuka mata publik mengenai penggusuran-penggusuran yang dilakukan terhadap rakyat kecil selama ini hanya untuk kepentingan pengusaha besar saja, bukan semata rehabilitasi jalur hijau, normalisasi sungai, atau reklamasi laut.




“Pemerintah sekarang represif. Kita perlu pemimpin tegas, tapi santun merakyat,” kata dia.

Bersamaan dengan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan di Jatinegara, Jakarta Timur, pekan lalu, Ahmad mengaku banyak menerima keluhan soal kebijakan Gubernur DKI Ahok. Misalnya mengenai larangan sekolah-sekolah untuk melatih siswanya berinfak, berkurban, dan berkewajiban menggunakan jilbab bagi para siswi.

Ahmad menyebut pemerintah daerah (pemda) yang melarang sekolah anak didiknya berinfak atau berkurban telah mempersempit ruang gerak pendidikan agama.

“Itu bertentangan dengan Pancasila,” pungkas Ahmad. 

Sumber | republished by (YM) Yes Muslim !

Setelah Berpisah 5 Tahun, Akhirnya Pria Palestina Bertemu Kembali Ibunya Saat Ibadah Haji

ARAB SAUDI—Emaduddin Hamasho, seorang jamaah haji Palestina mendapat kejutan besar selain mampu berhaji. Ia tak percaya bisa bertemu ibunya kembali setelah terpisah selama lima tahun pasca pengepungan Israel di Gaza.

Menurut laporan Alarabiya pada Jumat (16/9/2016), Hamasho datang berhaji karena mendapat undangan dari Raja Salman. Saudi telah menjadi tuan rumah bagi 1000 anggota keluarga yang menderita akibat agresi Israel ke Palestina.

“Program Raja Salman telah membantu mematahkan blokade Israel di Gaza,” kata Hamasho. Ia menambahkan bahwa kalau bukan karena bantuan Raja Salman, mungkin ia tidak akan pernah bertemu ibunya yang hidup bersama saudara-saudaranya di Riyadh. Dia melakukan haji tahun ini dengan harapan bisa bertemu ibunya.

“Kebahagiaan saya tak bisa diungkapkan. Saya tak percaya wanita di depan saya adalah ibunda tersayang,” kata Hamasho. Dia mengatakan mungkin ia tak punya harapan untuk melihat ibunya lagi karena blokade Israel.

“Saya tak pernah terpikir bisa melihat ibu di tempat tersuci di bumi ini,” tambahnya. Hamasho mengatakan hal pertama yang dia lakukan ketika ia tiba di Saudi adalah menelepon ibunya. Hamasho memberitahu ibunya bahwa ia akhirnya bisa berangkat haji.

Hamasho mengatakan hal pertama yang dia lakukan saat bertemu ibunya adalah mencium kepala dan tangannya juga memberinya pelukan sebagai ungkapan rindu setelah berpisah selama lima tahun. Hamasho juga berterima kasih kepada pemerintah Saudi yang memberinya kesempatan untuk berhaji dan bisa bertemu ibu yang disayanginya.

Sumber | republished by (YM) Yes Muslim !

INNALILLAHI, 5 JUTA HEKTAR TANAH INDONESIA DIKUASAI CUKONG

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan bahwa tanah tidak boleh dikuasai oleh konglomerat tertentu dan tidak ada alasan konglomerat menguasainya. Karena itu sudah saatnya pemerintah mengambil tindakan dengan mengambil sebagian besar tanah yang dikuasai konglomerat besar di Indonesia.

Komnas HAM menekankan demikian sehubungan dengan adanya perusahaan milik pengusaha keturunan Tionghoa yang menguasai tanah hingga 5 juta hektar tanah.

“Lima juta hektar tanah yang dimiliki satu orang itu boleh digusur, diambil sebagian oleh negara, dan dibagi ke kelompok miskin, yang sekarang ini Sinar Mas memiliki 5 juta hektar,” kata Komisioner Komnas HAM, Hafid Abbas, kepada wartawan dikantornya, Kamis (15/9) kemarin.

Merujuk laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015 silam, diungkapkan bagaimana sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk. Salah satunya penguasaan 5 juta hektar tanah oleh pengusaha Tionghoa.

Kondisi demikian sama saja bahwa negara telah dikuasai oleh sekelompok kecil penduduk. Di sisi lain orang miskin tidak mempunyai daya untuk keluar dari jurang kemiskinannya karena tidak memiliki tanah.

Padahal, idealnya distribusi tanah mengikuti formula 1 juta untuk orang kaya, 2 juta untuk kelas menengah, dan 3 juta untuk masyarakat miskin.

Hafid Abbas menyinggung bagaimana penguasaan lahan oleh kelompok kecil penduduk yang berimbas pada maraknya penggusuran di beberapa kota, termasuk di Jakarta. Penggusuran yang dilakukan juga tidak mengedepankan aspek kemanusiaan.

“Menurut kami, proses penggusuran di Jakarta ini paling parah sejak Indonesia merdeka,” jelasnya.

Ditambahkan, penggusuran dengan dalih pembangunan tetapi mengabaikan hak kemanusiaan dan keadilan merupakan kejahatan sosial.‎ Diakuinya, penertiban tetap diperbolehkan oleh daerah. Namun masyarakat yang sudah bertahun-tahun menempati tanah tersebut harus dibantu dan keberlangsungan hidup selanjutnya dijamin lebih baik.

‎ “Selalu saya bilang, kenapa Pemda DKI tidak mau mencontoh Bu Risma. Mereka ini kan warga negara yang miskin. Pemerintah seharusnya membantu, bukan malah memberangus dengan kejam, dan melanggar hak-hak dasar masyarakat. Tidak bisa seperti itu,” turut Hafid.

Terkait penguasaan tanah oleh segelintir orang, sebelumnya pernah diingatkan Yusril Ihza Mahendra. Ia menegaskan bahwa distribusi tanah yang tak adil bisa menjadi bom waktu di kemudian hari.

“0,2 persen orang Indonesia menguasai 74 persen tanah di Indonesia melalui konglomerasi, PT ini PT itu, real estate, pertambangan, perkebunan sawit, HPH. Ini hanya menunggu bom waktu, apalagi yang 0,2 persen itu maaf-maaf kalau pakai bahasa lama itu non pribumi,” katanya.

Demikian halnya ekonom senior Rizal Ramli yang menyatakan 80 persen wakyat Indonesia belum merasakan kemerdekaan dan kekayaan akan sumber daya alam. Sebab kekayaan sumber daya alam hanya dikuasai oleh 20 persen penduduk Indonesia.

“80 persen rakyat kita masih miskin. Belum bisa merasakan arti kemerdekaan, makan aja susah apalagi sekolahin anak atau berlibur. Tugas kita mengubah ini, bagaimana 80 persen ini bisa menikmati kemerdekaan,” demikian Rizal. 

Sumber | republished by (YM) Yes Muslim !

Turki Merupakan Negara Nomor Satu Dalam Menampung Para Pengungsi

Turki menampung lebih banyak pengungsi dari negara lain di dunia pada paruh pertama tahun lalu, menurut seorang pejabat PBB.


Penegasan itu disampaikan pada konferensi pers hari Kamis di ibukota Maroko Rabat, yang diselenggarakan dalam rangkaian acara KTT PBB tentang Pengungsi dan Migran yang dijadwalkan akan digelar Senin depan di New York.

“Turki berada di puncak daftar negara-negara di seluruh dunia yang menerima pengungsi,” Fathi Al-Dababi, direktur Pusat Informasi PBB di Maroko, menyatakan.

“Data PBB menunjukkan bahwa Turki menerima lebih dari 1.838.000 pengungsi pada semester pertama tahun lalu,” Al-Dababi menegaskan.

“Turki diikuti oleh Pakistan, yang menerima 1,5 juta pengungsi [selama periode yang sama], Lebanon, Irak, Ethiopia, Jordan, Kenya, Uganda, Chad dan Sudan,” tambahnya.

Menurut pejabat PBB, 24 orang di seluruh dunia bermigrasi dari negara asal mereka masing-masing setiap menit.

Al-Dababi juga menunjukkan tingkat kematian yang tinggi di antara para migran dan pengungsi, mencatat bahwa mereka sering menjadi korban perdagangan manusia dan bahaya lainnya.

Pada konferensi pers hari Kamis, Resident Coordinator PBB di Maroko Philippe Poinsot menekankan perlunya menemukan solusi untuk “arus besar pengungsi dan migran [yang telah meninggalkan negara mereka] karena konflik; kemiskinan dan kerawanan pangan; pengangguran; diskriminasi; dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus-menerus”.

“Untuk pertama kalinya, pertemuan puncak dunia akan diadakan untuk membahas hal ini,” katanya, mengacu pada KTT mendatang di New York, di mana Majelis Umum PBB diharapkan mengadopsi serangkaian “kewajiban” untuk melindungi pengungsi dan migran.

“Jika kewajiban ini diadopsi, secara kolektif akan dikenal sebagai ‘Deklarasi New York’,” sebuah pernyataan PBB menyatakan.

“Deklarasi ini akan menekankan tugas [dari negara-negara anggota PBB] untuk sepenuhnya menghormati hak-hak pengungsi dan migran dan … memberikan dukungan kepada negara-negara yang terkena dampak arus masuknya pengungsi dalam jumlah besar,” tambah Poinsot.

Turki saat ini menampung lebih dari tiga juta pengungsi dari Suriah dan Irak yang melarikan diri dari negara asal mereka karena konflik yang sedang berlangsung.

Middle East Monitor 

Sumber | republished by (YM) Yes Muslim !