DPR RI: Warga DKI Butuhkan Seorang Pemimpin Yang Paham Agama

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS2fZ89QZkainuNKIK8SCeK32E9VribpwYjAfwBtAYUu6_kQ94qtTeXdgfyByDo82mUHF473x7rItVpz4qSz22n_QGnZxObwnksReOIqetSSVF8BTg4Vz66hCGHBMfgGDQAxMka9UdA55v/s1600/Ahmad+Zainuddin.JPG

JAKARTA—Ahmad Zainuddin, anggota DPR RI, ajak warga di dapilnya—Jakarta Timur—berpartisipasi dalam pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2017 dan memilih pemimpin yang paham agama, juga tegas, santun serta merakyat.

Ahmad menyarankan agar warga memilih pemimpin yang memahami agama dan juga santun.

“Dalam Islam, salah satu fungsi utama pemimpin adalah melindungi agama. Jika pemimpinnya saja tidak paham agama, bagaimana akan melindungi,” kata Ahmad, lansir Republika, Sabtu, (17/9/2016).

Saat ini kepemimpinan di DKI memberika teladan yang buruk bagi masyarakat. Hal itu, lanjut Ahmad, didasarkan atas penilaian terhadap ketidakpuasan kinerja yang muncul karena minimnya anggaran yang terserap serta mendegnya sejumlah program prioritas, semisal penuntasan kemacetan, banjir, dan pembangunan infrastruktur.

Selain itu Pemprov DKI Jakarta acapkali terlibat konflik dengan warga. Misalnya saja perihal terkuaknya kasus reklamasi. Menurut Ahmad, kasus itu membuka mata publik mengenai penggusuran-penggusuran yang dilakukan terhadap rakyat kecil selama ini hanya untuk kepentingan pengusaha besar saja, bukan semata rehabilitasi jalur hijau, normalisasi sungai, atau reklamasi laut.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ8fExwFEmKZ5GxgLP9W4nWkgJdiVtp87TjsOOLD3n38vfXLeFV9XGUTmGw0wVr6DYlRuoa-b3r6JemVifx2BIlwHX0gWp1nObs-sou9eNvk78MiS-eFEpwcxhhagvgG91Yya841F29jw/s640/Ahmad+Zainuddin.jpg

“Pemerintah sekarang represif. Kita perlu pemimpin tegas, tapi santun merakyat,” kata dia.

Bersamaan dengan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan di Jatinegara, Jakarta Timur, pekan lalu, Ahmad mengaku banyak menerima keluhan soal kebijakan Gubernur DKI Ahok. Misalnya mengenai larangan sekolah-sekolah untuk melatih siswanya berinfak, berkurban, dan berkewajiban menggunakan jilbab bagi para siswi.

Ahmad menyebut pemerintah daerah (pemda) yang melarang sekolah anak didiknya berinfak atau berkurban telah mempersempit ruang gerak pendidikan agama.

“Itu bertentangan dengan Pancasila,” pungkas Ahmad. 

Sumber | republished by (YM) Yes Muslim !


EmoticonEmoticon